BLACKNEWS – Kejar Peningkatan HLS dan RLS, Pemerintah Provinsi Lampung mulai membenahi persoalan rendahnya capaian pendidikan melalui berbagai program strategis, sekaligus memperbarui data pendidikan sekitar 2,6 juta warga yang diduga belum sesuai dengan jenjang pendidikan terakhir yang telah ditempuh.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hingga kini masih berada di bawah rata-rata nasional.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Thomas Amirico, mengatakan peningkatan kedua indikator pendidikan tersebut membutuhkan proses bertahap selama tiga hingga lima tahun.
“Proses meningkatkan angka ini memakan waktu tiga sampai lima tahun. Langkah-langkah yang kami lakukan didasarkan pada data yang ada,” ujar Thomas, Senin (6/7/2026).
Saat ini HLS Provinsi Lampung tercatat sebesar 12,79 tahun atau berada di peringkat ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara RLS baru mencapai 8,61 tahun atau setara jenjang SMP sehingga menempatkan Lampung di peringkat ke-28 nasional.
Untuk mengejar ketertinggalan tersebut, Pemprov Lampung telah menjalankan sejumlah kebijakan, di antaranya menghapus uang komite di SMA dan SMK negeri, menambah ruang kelas baru dan rombongan belajar, membuka Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), menghadirkan SMA Terbuka, hingga menyiapkan program Satu Desa Satu Sarjana serta Kelas Cangkok mulai tahun depan.
Menurut Thomas, rendahnya HLS dipengaruhi masih rendahnya motivasi sebagian anak untuk melanjutkan pendidikan, terutama di daerah pedesaan. Banyak lulusan SMP memilih langsung bekerja karena telah memperoleh penghasilan.
“Budaya dan pola pikir seperti inilah yang harus kita ubah. Satu-satunya cara meningkatkan kualitas hidup adalah melalui pendidikan,” katanya.
Selain persoalan motivasi, faktor ekonomi juga masih menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah. Karena itu, penghapusan biaya komite di SMA dan SMK negeri diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat sehingga lebih banyak anak melanjutkan pendidikan.
Di sisi lain, Disdikbud Lampung juga menyoroti persoalan akurasi data pendidikan masyarakat yang dinilai masih memengaruhi berbagai indikator pendidikan daerah.
Berdasarkan data Semester II Tahun 2025, terdapat sekitar 1.917.167 penduduk usia 25 tahun ke atas yang pada administrasi kependudukan masih tercatat berpendidikan terakhir SD. Thomas memperkirakan sekitar 1,3 juta orang di antaranya sebenarnya telah menamatkan pendidikan yang lebih tinggi, namun belum memperbarui data pada Kartu Keluarga (KK).
Kondisi serupa juga ditemukan pada sekitar 1,3 juta warga yang masih tercatat sebagai lulusan SMP meski diduga telah menyelesaikan pendidikan SMA maupun perguruan tinggi.
“Padahal bisa jadi mereka sudah lulus SMA bahkan kuliah, tetapi di KK masih tertulis tamat SD atau SMP. Karena itu kami berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar Disdukcapil segera melakukan pembaruan data pendidikan warga,” jelasnya.
Secara keseluruhan, dari 5.201.698 penduduk Lampung berusia 25 tahun ke atas, kelompok lulusan SD masih menjadi yang terbesar dengan jumlah 1.917.167 orang, disusul lulusan SMA sebanyak 1.545.535 orang dan lulusan SMP 1.303.692 orang.
Sementara jumlah lulusan pendidikan tinggi masih relatif kecil, yakni 291.729 lulusan S1, 82.922 Diploma III, 36.445 Diploma I/II, 22.894 lulusan S2, serta 1.314 lulusan S3.
Lampung Tengah menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas terbanyak, mencapai 874.446 orang, sekaligus memiliki jumlah lulusan SD terbesar. Sementara Kota Bandar Lampung menjadi daerah dengan lulusan pendidikan tinggi terbanyak di Provinsi Lampung, dengan 95.841 lulusan S1, 11.712 lulusan S2, dan 717 lulusan S3.
Thomas berharap kombinasi peningkatan akses pendidikan, penghapusan hambatan biaya, penyediaan jalur pendidikan alternatif, serta pembaruan data administrasi kependudukan dapat mempercepat peningkatan HLS dan RLS dalam beberapa tahun mendatang.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak hanya akan meningkatkan capaian pendidikan masyarakat, tetapi juga mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan daya saing sumber daya manusia Lampung di tingkat nasional. (*)
