BLACKNEWS – Viral kembali unggahan lama yang memperlihatkan gaya hidup mewah Dhea Adita Aprilia, menantu Anggota DPRD Lampung Tengah dari Partai Golkar, Syaifudin, memantik sorotan publik. Meski foto-foto tersebut disebut diunggah pada 2022 hingga 2023, kemunculannya kembali di media sosial memunculkan pertanyaan mengenai etika keluarga pejabat publik dalam menampilkan kemewahan di ruang digital.
Dalam sejumlah tangkapan layar yang beredar, Dhea terlihat memamerkan tas bermerek, perhiasan, hingga bukti pembayaran operasi plastik senilai sekitar Rp67,7 juta. Beredar pula foto-foto yang memperlihatkan deretan kotak belanja dari sejumlah merek premium yang kemudian memancing berbagai komentar warganet.
Viralnya unggahan itu semakin meluas setelah nama mertuanya, Syaifudin, ikut dikaitkan. Bahkan muncul narasi di media sosial yang menghubungkan keluarga tersebut dengan kepemilikan dua dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Lampung.
Namun, hingga saat ini belum ada informasi resmi maupun bukti yang mengonfirmasi kebenaran klaim mengenai kepemilikan dua dapur MBG tersebut.
Menanggapi polemik yang berkembang, Syaifudin mengaku terkejut namanya ikut terseret dalam perbincangan publik.
“Ya, saya agak kaget. Kenapa bisa serta-merta nama saya dibawa-bawa,” kata Syaifudin, Sabtu (25/7/2026), dikutip dari Kompas.com.
Ia menjelaskan bahwa setelah mengetahui unggahan tersebut kembali viral, dirinya langsung meminta penjelasan kepada menantunya.
Menurut Syaifudin, foto-foto yang beredar merupakan unggahan lama yang dibuat beberapa tahun lalu dan bukan konten baru.
“Sudah saya tanya ke menantu saya. Itu postingan tahun 2023, 2022, sudah lama. Kok tiba-tiba muncul lagi,” ujarnya.
Politisi Golkar itu juga menegaskan putra dan menantunya telah hidup mandiri, memiliki kartu keluarga sendiri, serta menjalankan usaha secara terpisah dari dirinya.
“Mereka sudah punya usaha sendiri, sudah rumah tangga sendiri. Saya juga kaget karena itu foto lama,” katanya.
Meski demikian, polemik tersebut kembali mengingatkan pentingnya kehati-hatian keluarga pejabat publik dalam menggunakan media sosial.
Di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan meningkatnya tuntutan transparansi terhadap penyelenggara negara, pamer kemewahan—meski berasal dari hasil usaha pribadi dan dilakukan bertahun-tahun lalu—tetap berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.
Pengamat tata kelola pemerintahan kerap menilai bahwa pejabat publik tidak hanya dituntut menjaga integritas pribadi, tetapi juga memastikan lingkungan keluarga tidak menimbulkan persepsi yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi yang diwakilinya.
Apalagi, ketika unggahan tersebut kemudian dikaitkan dengan isu program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, ruang spekulasi publik menjadi semakin besar meskipun belum terdapat bukti yang mendukung narasi tersebut.
Karena itu, klarifikasi yang disampaikan Syaifudin menjadi langkah penting. Namun, di sisi lain, peristiwa ini menjadi pengingat bahwa jejak digital tidak pernah benar-benar hilang. Unggahan lama yang menampilkan gaya hidup mewah dapat kembali muncul sewaktu-waktu dan memengaruhi persepsi masyarakat terhadap seorang pejabat maupun keluarganya.
Bagi keluarga pejabat publik, menjaga etika di ruang digital bukan lagi sekadar persoalan privasi, melainkan bagian dari tanggung jawab moral untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga publik yang mereka wakili. (*)
